REVOLUSI DESAIN PEMILU INDONESIA: KAJIAN KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH
MENILIK PERGESERAN STATUS HUKUM BUMN DALAM UU NO. 1 TAHUN 2025: SAAT KEPASTIAN HUKUM MENGABUR DAN KORUPSI MENGINTAI
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELEGENCE DI TENGAH KEBEBASAN BEREKSPRESI
PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI KOMPAS DALAM TUNTUTAN PEMAKZULAN WAKIL PRESIDEN OLEH PURNAWIRAWAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
VICTIM IMPACT STATEMENT: BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KORBAN YANG TERCIDERAI
PARADOKS DISKRESI DALAM NEGARA HUKUM: REFLEKSI KRITIS TERHADAP MEKANISME PENGAWASAN DALAM PEMBERIAN IZIN PUBLIK
HARMONISASI PERAN MILITER DALAM DINAMIKA DEMOKRASI DENGAN REVISI UU TNI
MENGGUGAT REVISI UU TNI: INKONSTITUSIONALITAS PEMBERIAN PERAN NON-PERTAHANAN KEPADA MILITER