REKONSTRUKSI TAPERA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI: TINJAUAN STRATEGIS PASCA PUTUSAN MK NO. 96/PUU-XXII/2024
KASRAT Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) dibentuk dengan maksud untuk menghadirkan instrumen pembiayaan perumahan bagi warga negara, khususnya pekerja dan masyarakat berpenghasi…
Baca selengkapnya
PRINSIP PRECAUTIONARY PRINCIPLE DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TAMBANG PASIR ILEGAL
KASTRAT Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat mendorong pula peningkatan kebutuhan terhadap sandang, pangan, papan, air bersih dan energi. Peningkatan kebutuhan ini menyebabkan terjadinya eksploitasi yang tinggi terhadap…
Baca selengkapnya
KEDAULATAN NASIONAL ATAS TRANSFER DATA PRIBADI WARGA INDONESIA KE AMERIKA DALAM KONTEKS KESEPAKATAN PENURUNAN TARIF DAGANG
Kesepakatan penurunan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diprakarsai pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump menjadi titik awal munculnya pembahasan terkait transfer data pribadi warga Indonesia k…
Baca selengkapnya
MANUVER POLITIK DALAM WACANA REVISI UU MK PASCA PUTUSAN 135/PUU-XXII/2024”
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 kembali mengguncang lanskap politik Indonesia. Dalam putusan tersebut, MK memisahkan antara pemilu tingkat nasional (Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD) dan pemilu t…
Baca selengkapnya
Kajian Isu
REVOLUSI DESAIN PEMILU INDONESIA: KAJIAN KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH
Sistem pemilihan umum di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika pasca-reformasi, salah satu perubahan fundamental adalah penerapan model keserentakan. Evolusi desain keserentakan pemilu ini mencapai puncaknya dengan d…
Baca selengkapnya
CAYO
MENILIK PERGESERAN STATUS HUKUM BUMN DALAM UU NO. 1 TAHUN 2025: SAAT KEPASTIAN HUKUM MENGABUR DAN KORUPSI MENGINTAI
Oleh : Muhammad Hibatullah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan entitas ekonomi strategis yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional dan penyelenggaraan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33…
Baca selengkapnya.png)
Social Plugin