Kajian Isu
REVOLUSI DESAIN PEMILU INDONESIA: KAJIAN KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH
Sistem pemilihan umum di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika pasca-reformasi, salah satu perubahan fundamental adalah penerapan model keserentakan. Evolusi desain keserentakan pemilu ini mencapai puncaknya dengan d…
Baca selengkapnya
CAYO
MENILIK PERGESERAN STATUS HUKUM BUMN DALAM UU NO. 1 TAHUN 2025: SAAT KEPASTIAN HUKUM MENGABUR DAN KORUPSI MENGINTAI
Oleh : Muhammad Hibatullah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan entitas ekonomi strategis yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional dan penyelenggaraan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33…
Baca selengkapnya
Kajian Isu
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELEGENCE DI TENGAH KEBEBASAN BEREKSPRESI
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan Artifical Intelegence (AI) telah menghadirkan manfaat besar di berbagai sektor kehidupan. Salah satu bentuk penerapannya yang kini mendapat perhatian luas, yaitu metode manipulasi gamba…
Baca selengkapnya
CAYO
PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI KOMPAS DALAM TUNTUTAN PEMAKZULAN WAKIL PRESIDEN OLEH PURNAWIRAWAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
Oleh : Fiva Zahara Tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang diajukan oleh Forum Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia pada pertengahan April 2025 mengundang perdebatan se…
Baca selengkapnya
Kajian Isu
VICTIM IMPACT STATEMENT: BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KORBAN YANG TERCIDERAI
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan meluas. Teknologi ini kini digunakan secara luas untuk berbagai kebutuhan dalam kehidupan manusia, menjadikannya salah satu aspekpenti…
Baca selengkapnya
Kajian Isu
PARADOKS DISKRESI DALAM NEGARA HUKUM: REFLEKSI KRITIS TERHADAP MEKANISME PENGAWASAN DALAM PEMBERIAN IZIN PUBLIK
Indonesia, yang mengklaim dirinya sebagai negara hukum, sering kali terjebak dalam paradoks antara idealisme hukum dan kenyataan praktik pemerintahan yang jauh dari prinsip legalitas. Meskipun Pasal 1 ayat…
Baca selengkapnya
CAYO
HARMONISASI PERAN MILITER DALAM DINAMIKA DEMOKRASI DENGAN REVISI UU TNI
Oleh: Asarani Akibat reformasi pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek, terutama dalam peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Reformasi tersebut mengarahkan TNI untuk …
Baca selengkapnya
CAYO
MENGGUGAT REVISI UU TNI: INKONSTITUSIONALITAS PEMBERIAN PERAN NON-PERTAHANAN KEPADA MILITER
Oleh: Reihan Resky Ananda Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang digulirkan pemerintah dan DPR RI menuai polemik tajam karena dinilai membuka ruang bagi ekspansi peran militer k…
Baca selengkapnya.png)
Social Plugin