TWO-STATE SOLUTION: IMPLEMENTASI NILAI KONSTITUSIONAL DALAM MEWUJUDKAN PERDAMAIAN ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA
Oleh: Zacky Damiansya Monandar Genap dua tahun pasca peristiwa Thufaan Al-Aqsa pecah, hampir tiap harinya media massa menampilkan berita tentang konflik antara Israel dengan Palestina. Entah itu mengabarkan serangan yang dilanca…
Baca selengkapnya
MENOLAK LOKALITAS SEBAGAI TIKET POLITIK
Oleh: Ibnu Raziq Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang m…
Baca selengkapnya
REKONSTRUKSI TAPERA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI: TINJAUAN STRATEGIS PASCA PUTUSAN MK NO. 96/PUU-XXII/2024
KASRAT Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) dibentuk dengan maksud untuk menghadirkan instrumen pembiayaan perumahan bagi warga negara, khususnya pekerja dan masyarakat berpenghasi…
Baca selengkapnya
PRINSIP PRECAUTIONARY PRINCIPLE DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TAMBANG PASIR ILEGAL
KASTRAT Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat mendorong pula peningkatan kebutuhan terhadap sandang, pangan, papan, air bersih dan energi. Peningkatan kebutuhan ini menyebabkan terjadinya eksploitasi yang tinggi terhadap…
Baca selengkapnya
KEDAULATAN NASIONAL ATAS TRANSFER DATA PRIBADI WARGA INDONESIA KE AMERIKA DALAM KONTEKS KESEPAKATAN PENURUNAN TARIF DAGANG
Kesepakatan penurunan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diprakarsai pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump menjadi titik awal munculnya pembahasan terkait transfer data pribadi warga Indonesia k…
Baca selengkapnya
MANUVER POLITIK DALAM WACANA REVISI UU MK PASCA PUTUSAN 135/PUU-XXII/2024”
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 kembali mengguncang lanskap politik Indonesia. Dalam putusan tersebut, MK memisahkan antara pemilu tingkat nasional (Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD) dan pemilu t…
Baca selengkapnya
Kajian Isu
REVOLUSI DESAIN PEMILU INDONESIA: KAJIAN KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH
Sistem pemilihan umum di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika pasca-reformasi, salah satu perubahan fundamental adalah penerapan model keserentakan. Evolusi desain keserentakan pemilu ini mencapai puncaknya dengan d…
Baca selengkapnya.png)
.png)
.png)
Social Plugin