Pendahuluan
Keberadaan Undang-undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE) kembali jadi sorotan publik. Presiden Joko Widodo
membuka wacana untuk merevisi kembali regulasi tersebut. Jokowi menangkap
kegelisahan publik yang menilai UU ITE tak memberikan rasa keadilan.
Penyusunan UU ITE dimulai di era
Presiden Megawati, tepatnya pada 2003. Kala itu, dua buah RUU yakni Tindak Pidana
Teknologi Informasi dan e-commerce
alias perdagangan elektronik dijadikan satu naskah RUU dan diserahkan ke DPR.
Pembahasan UU ITE dibahas pada 2005 hingga 2007, dan disahkan era Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2008.
UU ITE memiliki beberapa bagian. Bagian
pertama dari UU ITE terkait e-commerce mengatur
tentang market place, nama domain, tanda tangan elektronik baik yang digital
(mengandung algoritma private dan public
key infrastructure) maupun non digital (scan tanda tangan, password, pin,
dan sidik jari). Bagian kedua terkait dengan tindak pidana teknologi informasi
memuat banyak sub bagian. Sub bagian satu adalah ilegal konten seperti
informasi SARA, ujaran kebencian, informasi bohong/hoaks, penipuan online,
pornografi, judi online, dan pencemaran nama baik yang tertuang pada Pasal 27,
28, dan 29. Sub bagian dua adalah akses ilegal seperti hacking di Pasal
30, sub bagian tiga mengenai illegal interception di Pasal 31 seperti
penyadapan, dan sub bagian empat mengenai data interference seperti
gangguan atau perusakan sistem secara ilegal yang tertuang pada Pasal 32, 33,
34, dan 35.
UU ITE telah mengalami satu kali
revisi pada Agustus 2016 di era Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.
Dari 54 pasal ada 7 ketentuan yang direvisi, diantaranya penegasan soal delik
pencemaran nama baik adalah delik aduan, dimana pada ketentuan sebelumnya
merupakan delik umum. Kala itu, banyak kasus UU ITE yang ramai jadi
perbincangan publik dan melibatkan figur publik. Ada kasus mantan Wakil Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang; pengusaha, Hary
Tanoesoedibjo; hingga Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar.
Sayangnya, menurut Ketua Paguyuban
Korban UU ITE (Paku ITE) M Arsyad, saat itu revisi tak menyentuh substansi UU
yang justru bermasalah. revisinya hanya fokus ke Pasal 27 ayat 3, yang di mana
menurunkan ancaman hukuman dari enam tahun jadi empat tahun.
Jika
dirincikan, secara umum terdapat sejumlah pasal
bermasalah, dimulai dari Pasal 27 hingga Pasal 29. Pasal-pasal di
sana dianggap karet dan kerap dimanfaatkan penguasa sebagai alat pembungkam kritik.
Pasal 27
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa
hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan.
(2) Setiap Orang dengan
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan perjudian.
(3) Setiap Orang dengan
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
(4) Setiap Orang dengan
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki
muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
Pasal 28
(1) Setiap Orang dengan
sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang
mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
(2) Setiap Orang dengan
sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan
rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Pasal 29
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi
ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
Pengertian Informasidan Transaksi Elektronik (ITE)
Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ‘informasi’ adalah keterangan,
pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan,
baik kata, fakta, maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca
yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik.[1] Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Informasi elektronik adalah satu atau
sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto, electronik data interchange (EDI), surat elektronik
(electronic mail), telegram, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,
simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan, Transaksi Elektronik adalah
perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer,
dan/atau media elektronik lainnya. Adapun UU ITE adalah undang-undang yang
mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi
secara umum. UU ini memiliki yuridiksi yang berlaku untuk setiap orang yang
melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang
berada di wilayah hukum Indonesia, maupun diluar wilayah hukum Indonesia, yang
memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum
Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.[2]
Peran Hukum dalam Era Percepatan
Informasi
Pada
era digital saat ini, informasi bergerak sangat cepat dengan media penyebaran
informasi yang sangat beragam dan mudah digunakan, maka pada akhirnya terjadi
fenomena penyebaran informasi oleh masyarakat secara masif. Percepatan
penyebaran informasi adalah hal yang baik di satu sisi, karena sebuah informasi
pada hakikatnya merupakan pondasi dari terbangunnya pengetahuan sehingga pada
akhirnya juga mempercepat perkembangan peradaban manusia. Namun disisi lain,
peredaran informasi justru merugikan jika informasi yang dibagikan tidak
mengandung kebenaran. Informasi yang bohong tentu saja merupakan suatu hal yang
merugikan, apalagi jika ditambah dengan adanya faktor peredaran atau perluasan
berita yang instan daam perkembangan media teknologi informasi.
Atas
hal tersebut, hukum ada agar mampu memaksa setiap orang untuk berperilaku
secara bertanggungjawab. Sifat hukum merupakan suatu unsur kewajiban dimana
setiap orang harus tunduk kepadanya.[3]
Pada
era teknologi informasi saat ini, perkembangan kehidupan masyarakat yang
dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, dapat menyebabkan persinggungan hak antar
individu secaralebih kompleks. Untuk itu perilaku yang bertanggungjawab adalah
sebuah sebuah kewajiban yang juga berlaku tidak terkecuali dalam aktifitas
penggunaan teknologikhususnya dalam penyebaran informasi. Salah satu bentuk tanggungjawab
tersebut misalnya melalui chek and re-check
sebelum sebuah informasi itu dianggap benar dan dapat diedarkan. Hal itu
dimaksudkan agar aktifitas penggunaan teknologi tidak menyebabkan kerugian
pihak lain.
John
Stuart Mill mengungkapkan teori tentang Harm
Principle, yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa kebebasan seseorang itu
dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi seseorang bebas melakukan apapun yang
ia inginkan dengan batasan tidak menyebabkan kerugian/menyakiti orang lain. Sejatinya,
konsep tersebut menjelaskan bahwa suatu kebebasan tidak ada yang sifatnya
absolut, karena pastilah kebebasan manusia tetap dibatasi dengan kebebasan
orang lain.[4]
Hal
tersebut menguatkan bahwa meskipun zaman telah mengalami perubahan dengan
pesatnya teknologi informasi dan elektronik, namun setiap orang tidak boleh
melupakan kewajiban hukumnya untuk menggunakan hak dengan selalu menghormati
hak orang lain. Untuk itu tantangan selanjutnya adalah bagaimana hukum tetap
mampu berperan dalam menjaga keseimbangan antar hak kekebasan masyarakat ini.
Menurut
teori law as a tool of social engineering
yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, hukum sebagai alat rekayasa dalam
masyarakat diharapkan dapat berperan mengendalikan nilai-nilai sosial. Teori
ini juga mengungkapkan bahwa hukum dan perubahan masyarakat adalah hal yang
saling berkaitan. Perubahan masyarakat dapat mempengaruhi hukum, dan
sebaliknya, hukum dapat pula mempengaruhi perilaku masyarakat.[5]
Hukum
hendaknya harus turut berakslerasi mengikuti perkembangan kehidupan manusia,
agar tetap mampu menjaga penggunaan hak kebebasan masyarakat senantiasa
disertai kedewasaan dan tidak melanggar hak asasi orang lain. Maka adalah
sesuatu yang wajar bila pengaturan hukum yang sesuai dengan perubahan
masyarakat diperlukan sebagai wujud respon hukum sesuai dengan teori diatas.
UU ITE sebagai Respon Perubahan Masyarakat
Salah
satu pertimbangan dilahirkannya UU ITE sebagaimana termuat dalam konsiderannya,
adalah karena perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat
telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang
yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum
baru. Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sebagaimana banyak ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lain lain, sifatnya membatasi kebebasan seseorang agar
tidak melanggar kebebasan pihak lain sesuai prinsip Harm Principle.
Pasal
27 UU ITE ayat (3) menyebutkan tentang larangan yang berkaitan dengan
penyebaran informasi yaitu sebagai berikut:
“Setiap
Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
Ketentuan
tersebut diatas memberikan norma bahwa seseorang dilarang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya “informasi” oleh khalayak (termasuk didalamnya yang memuat tentang
konten-konten ekpresif, seni, dokumentasi pribadi, dokumen terbatas/rahasia)
yang melanggar kesusilaan, muatan perjudian, muatan penghinaandan/atau
pencemaran nama baik, serta muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Penilaian
bahwa pasal tersebut berpotensi membungkam kebebasan berpendapat, ada pada
anggapan bahwa masih bias dan kurang konritnya rumusan “penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik” dalam pasal tersebut sehingga rawan untuk disalahgunakan.
Ruang Gerak Warga Menyempit
Selain indeks demokrasi yang anjlok, situasi di 2021 dinilai
oleh banyak pengamat jauh lebih buruk dari 2016. Laporan Freedom House 2020
mencatat bahwa skor Indonesia kembali turun menjadi 61 dan Indonesia terus
berjuang dengan tantangan termasuk korupsi sistemik, diskriminasi dan kekerasan
terhadap kelompok minoritas, ketegangan separatis di wilayah Papua, dan
penggunaan politik yang dipolitisasi, problem hukum pencemaran nama baik dan
penistaan agama.
Menyempitnya ruang gerak masyarakat sipil tampak dari
banyaknya penangkapan dan kekerasan terhadap para penolak kebijakan pemerintah
seperti UU Revisi KPK dan UU Cipta Kerja, beroperasinya buzzer
(pendengung) untuk mengganggu dan paid-influencer untuk “mengendorse”
kebijakan pemerintah yang kontroversial, serta meningkatnya insiden serangan
digital terhadap aktivis yang bersuara vokal, membuat Larry Diamond dalam “Democratic
regression in comparative perspective: scope, methods, and causes” (2020),
menilai Indonesia termasuk dalam kategori negara “demokrasi illiberal” sama
seperti Meksiko, Kolumbia, dan Thailand (sebelum kudeta 2014). Negara-negara
dalam kategori ini berisiko menjadi otoriter dan bahkan rentan terhadap
kegagalan demokrasi.
Perbedaan lain dari kondisi 2016 adalah lonjakan jumlah
warganet yang dihukum dengan UU ITE. Norma pada pasal 27 ayat (3) tentang
pencemaran nama baik, norma pada pasal 28 ayat (2) tentang berita bohong atau
informasi yang membuat rasa permusuhan dan kebencian terhadap suku, agama ras
dan antargolongan, dan norma pasal pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan
merupakan tiga pasal yang paling banyak terjadi.
Dari data kasus 2008-2020 yang dikumpulkan Southeast Asia
Freedom of Expression Network/SAFEnet menunjukkan aktivis, jurnalis, akademisi
kini menjadi pihak yang lebih sering dilaporkan, meskipun mayoritas yang
dilaporkan masih warga kebanyakan. 70% dari para pelapor UU ITE adalah kalangan
pejabat publik (38%), kalangan profesi (27%) dan kalangan pengusaha (5%),
sedang sisanya adalah sesama warga (29%) dan tidak jelas latarnya (1%).
Dari pemantauan kasus-kasus UU ITE di lembaga peradilan oleh
Koalisi Masyarakat Sipil menunjukkan dari tahun 2016-2020 terdapat 768 perkara
terkait pasal bermasalah UU ITE. Bila sebelumnya kebanyakan kasus diputus
dengan pidana percobaan ringan, pasca revisi UU ITE 2016 kasus-kasus UU ITE
justru menunjukkan tingkat penghukuman hingga 96,8% (744 perkara) dan tingkat
pemenjaraan mencapai 88% (676 perkara) dengan putusan penjara 1-5 tahun, sedang
putusan pidana percobaan hanya 9% (68 perkara).
Revisi
UU ITE 2016 telah gagal membendung kriminalisasi dan mencegah ketidakadilan.
Fakta memerlihatkan bahwa sekalipun ancaman pidana telah diturunkan menjadi 4
tahun dan denda 750 juta rupiah dan disertai penjelasan pada pasal 27 ayat 3 UU
ITE harus mengikutsertakan pasal 310-311 KUHP agar tidak terjadi penafsiran
keliru atas pasal defamasi, ternyata regulasi ini tetap gagal dalam melindungi
orang yang seharusnya dilindungi, seperti perempuan korban KBGO, whistleblower
kasus korupsi, akademisi dan jurnalis.
Peluang
Revisi UU ITE ini perlu dimaknai sebagai kesempatan merevisi total UU ITE dari
9 pasal bermasalah
Sembilan
pasal bermasalah ini terbagi atas tiga cluster. Cluster kejahatan
siber di Pasal 27 Ayat (1) tentang kesusilaan, Pasal 27 Ayat (3) tentang
defamasi, Pasal 28 ayat.(2) tentang permusuhan dan kebencian, Pasal 27 Ayat (4)
dan Pasal 29 tentang ancaman. Selain rumusan pasal yang tidak rigid akan menimbulkan multi-tafsir,
pasal-pasal ini juga memiliki problem
yuridis karena menimbulkan duplikasi aturan sehingga memunculkan ketidakpastian
hukum. Oleh karenanya, pasal-pasal di cluster ini sebaiknya dihapuskan.
Sekalipun dihapuskan, tindak pidana di ranah siber masih dapat dihukum dengan
regulasi dan aturan hukum yang telah berlaku seperti KUHP, UU Pornografi, UU
Perfilman, UU Penghapusan Diskriminasi, sesuai dengan arahan PBB.
Lebih
lanjut, yang perlu direvisi berikutnya adalah cluster ancaman pidana,
yaitu pasal 36 sebagai pemberat hukuman atas tindak pidana Pasal 27 sampai Pasal
29 UU ITE. Rumusan pasal ini perlu dibatasi secara tegas, hanya dalam konteks
hubungan konsumen dengan produsen. Selain itu, Pasal 45 Ayat (3) yang mengatur
tentang ancaman pidana penjara bagi tindakan defamasi sebaiknya dihapus atau
diubah pengaturannya mengikuti hukum perdata sebagaimana yang kini tengah
menjadi tren hukum di masa modern.
Cluster
ketiga adalah pasal-pasal yang rentang disalahgunakan. Pasal 26 Ayat (3)
tentang penghapusan informasi berpotensi dapat digunakan untuk melakukan sensor
informasi alih-alih menjadi pengakuan atas hak privasi warga. Sedang pasal 40 Ayat
(2a) dan (2b) tentang kewenangan pemerintah dan pemutusan akses berpotensi
melahirkan perbuatan yang sewenang-wenang dan pemerintah dapat memutus akses
tanpa pengawasan. Tanpa melakukan revisi menyeluruh, sulit membayangkan UU ITE
akan membaik.
Kesimpulan
Kebutuhan akan revisi UU ITE sepatutnya merupakan suatu hal yang memang dianggap perlu. Banyaknya miskonsepsi terhadap isi pasal-pasal UU ITE yang selama ini masih banyak dianggap sebagai pasal karet menjadikan undang-undang ini kerap disalahgunakan untuk membungkan pendapat orang lain. UU ITE sebagai satu-satunya undang-undang yang hadir untuk melindungi berbagai kegiatan yang dilakukan melalui teknologi informasi sudah sepatutnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada rakyat Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang-Undangan
:
UU
No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.
Buku
:
Munir
Fuady (2013), Teori-Teori Besar (Grand
Theory) dalam Hukum, Jakarta: Prenadamedia Grup.
Jurnal
:
Nur
Rahmawati, Muslichatun, M. Marizal, 2021, Kebebasan
Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE, Vol.
3, No. 1
Website
:
Suara
Kebebasan, (2015), Harm Principle dan Ujaran
Kebencian, https://suarakebebasan.org/id/opini/item/530-harm-principle-dan-ujaran-kebencian
, , Diakses Pada 28 April 2021
Voi,
Sejarah
UU ITE: Megawati Ajukan Draf, Disahkan SBY, Berlanjut Sampai Era Jokowi, https://voi.id/memori/33702/sejarah-uu-ite-megawati-ajukan-draf-disahkan-sby-berlanjut-sampai-era-jokowi, Diakses Pada 28 April
2021
Damar Juniarto, Revisi UU ITE Total Sebagai Solusi. https://id.safenet.or.id/2021/03/revisi-uu-ite-total-sebagai-solusi/ Diakses Pada 28 April 2021
[1] UU
No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
[2] Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.
[3] Munir
Fuady (2013), Teori-Teori Besar (Grand
Theory) dalam Hukum, Jakarta: Prenadamedia Grup, hlm. 105
[4] Suara Kebebasan, (2015),
Harm Principle dan Ujaran Kebencian, Tersedia pada: https://suarakebebasan.org/id/opini/item/530-harm-principle-dan-ujaran-kebencian
[5] Munir
Fuady (2013), Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum, Jakarta:
Prenadamedia Grup, hlm. 251
.png)
0 Komentar